Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About

Wednesday, November 10, 2021

Jelang Pilkades Warga di Kecamatan Saradan Gelar Aksi Protes

GEMAWILIS, Madiun -
Jelang diadakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Desember 2021 mendatang, warga Desa Sumbersari Kecamatan Saradan melakukan aksi protes menolak Peraturan Bupati (Perbub) 38 tahun 2021 tentang Kepala Desa. Rabu (19/9/2021).

Warga melakukan aksi dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan Perbub 38 tahun 2021 sambil menyerukan yel yel dan mendatangi Kantor Desa setempat.

Alasan warga melakukan aksi tersebut karena mereka menilai isi Perbub 38 tahun 2021 dan peraturan diatasnya memunculkan spekulasi yang berpotensi menjegal calon terbaik desa karena dalam Perbup tersebut menyatakan bahwa calon kepala desa tidak harus dari desa setempat.

Selain itu, warga juga menuding pada Pilkades tahun ini marak bayang-bayang proyek dan mafia calon kepala desa yang membuat keruh suasana desa sehingga berpotensi konflik ditengah masyarakat.

Koordinator aksi unjuk rasa, Suyono, mengatakan aksi tersebut dilakukan warga secara spontan. Warga menginginkan kepala desa berasal dari desa mereka. Warga juga menganggap calon kepala desa dari luar desa adalah calon abal-abal.

"Intinya masyarakat ini menolak adanya calon kades yang abal-abal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, ini masyarakat juga menginginkan calon abal-abal untuk mengundurkan diri. Perbup 38 harus direvisi, "kata Suyono.

Sementara, panitia pilkades Desa Sumbersari, Imam Syafii mengatakan, bahwa hingga sampai hari ini baru ada satu calon kades yang sudah mendaftar itupun bukan warga sekiar melainkan warga dari luar desa.

"Sampai hari ini tanggal 10 November 2021 jam 11.00 Wib, yang mendaftar sebagai calon kepala desa Sumbersari baru satu orang, "ungkapnya.

Terkait aksi warga, Imam Syafii mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan jawaban secara rinci karena sifatnya tidak menuju secara langsung kepada panitia.

Diketahui polemik pilkades muncul diduga karena didalam Perbub 38 Tahun 2021 tersebut mensyaratkan calon kepala desa minimal 2 dan maksimal 5 dengan sistem skor yang tidak menguntungkan calon baru dan menyatakan bahwa calon kepala desa tidak harus dari desa setempat. (Tim/gw)

Rekomendasi