Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About
 

Tuesday, October 12, 2021

Ahli Waris Pegawai Non ASN Kabupaten Madiun Menerima BSU, Santunan Kematian dan Beasiswa

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyerahkan santunan kematian dan beasiswa kepada ahli waris (Fot: Hum/Ist)
GEMAWILIS, Madiun -
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Madiun, menyerahkan Santunan Kematian dan Beasiswa kepada 6 perangkat desa yang meninggal dunia. Santunan diserahkan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (12/10/2021).

Santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Madiun total mencapai 504 juta rupiah, termasuk jaminan hari tua. Masing-masing diserahkan kepada ahli waris dengan besaran masing-masing menerima Rp 42.000.000.

Adapun penerima santunan adalah, almarhum Suprapto perangkat desa Jetis Dagangan, almarhum Kurniawan Pucangrejo Sawahan, Mulyono Sambirejo Saradan, Joko Utomo Nglandung Geger, Lani Pulerejo Pilangkenceng dan almarhum Purwanto desa Mojorayung kecamatan Wungu.

Kepala BP Jamsostek Cabang Madiun, Honggi Dwinanda Hariawan mengatakan, santunan kematian diberikan kepada ahli waris perangkat desa yang meninggal karena covid-19 dan sebab lain.

"Diberikan kepada ahli waris, ada yang meninggal karena covid ada juga yang meninggal biasa. Per orang Masing-masing menerima 42 juta. Total 504 juta rupiah, "jelasnya.

Dalam kesempatan itu, selain santunan kematian, BP Jamsostek Madiun juga menyerahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara simbolis bagi Pegawai Non ASN di Kabupaten Madiun.

Pegawai Non ASN yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perangkat desa di Kabupaten Madiun yang menerima BSU tahun 2021, berjumlah 493 orang, masing-masing menerima satu juta rupiah.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, pemberian BSU merupakan program untuk mengurangi kesenjangan antara ASN dan non ASN. Pihaknya berharap setiap OPD untuk mendata karyawan non ASN untuk diikutkan dalam program BP Jamsostek.

“Sesuatu yang sudah kita persiapkan, kita taruh di OPD itu segera didata lagi karyawannya yang memenuhi persyaratan untuk masuk di BPJS tenaga kerja, "kata Bupati Madiun.

Nanti OPD yang daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sampai saat ini proses pendaftaran masih berjalan, kita berharap tahun depan semua sudah terdaftar. Sedangkan untuk perangkat desa sudah didaftarkan, "jelas Bupati. (Tim/gw)

Topik Lain