Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube

Friday, July 16, 2021

Permen Tak Boleh Dijadikan untuk Kembalian Berbelanja, Penjual Bisa Kena Sanksi

Gambar ilustrasi/ist
Gemawilis -
Alasan tidak ada uang receh kemudian permen dijadikan penggantinya sebagai uang kembalikan kerap dialami oleh konsumen saat berbelanja di toko atau swalayan. Bahkan hal tesebut sudah menjadi kebiasaan di daerah manapun sebab hampir dialami oleh semua masyarakat pada umumnya.

Lalu boleh gak sih sebenarnya hal tersebut dilakukan oleh penjual ke pembeli. Menjadikan permen sebagai uang pengganti kembalian?

Mengutip dari Kompas.com, Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Dr Rolas Sitinjak menjelaskan bahwa menggunakan permen sebagai uang kembalian sebenarnya tidak diperbolehkan.

Rolas mengatakan, seharusnya kembalian adalah berupa uang, karena pembayaran juga dilakukan dengan uang. Ia menegaskan bahwa seharusnya pelaku usaha wajib memberikan kembalian hanya dalam bentuk uang. "Konsumen berhak menolak permen tersebut, "kata Rolas kepada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Lehih lanjut, Ketua BPKN itu menegaskan bahwa permen bukan sebuah alat pembayaran dan konsumen berhak untuk menolak kembalian permen, bahkan ia bisa melaporkan praktik tersebut.

Pihaknya mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 15, yang berbunyi:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen."

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 15 tersebut sebagaimana disampaikan dalam pasal 62 ayat 1, maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Selaij itu, ia juga menyampaikan jika merujuk Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), pada Pasal 2 ayat 3 UU BI disebutkan bahwa:

"Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia," tertulis dalam pasal 2 ayat 3.

“Sanksi bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan Pasal 65 UU BI adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama tiga bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2 juta dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), "ujar Dr Rolas Sitinjak. (Tim/sum: kompas)

BERITA TERKAIT