Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About as
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube

Sunday, February 14, 2021

Tikus di Negara Ini Makin Berkembang Biak, Pohon Tumbang Tembok Berkembang

Gambar ilustrasi (fot: istimewa).
Gemawilis/Opini -
Indonesia merupakan negara agraris. Se
bagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Dari mulai padi hingga umbi-umbian, palawija serta buah-buahan dapat ditanam di tanah ibu pertiwi ini. Bahkan hasil buminya sampai bisa di ekspor ke luar negeri. Hasil panen para petani pun berlimpah dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Namun sayang, sebutan agraris itu sekarang sudah mulai menghilang. Hasil panen dari para petani pun sudah mulai tak bisa di ekspor seperti dulu lagi. Seiring waktu semua berubah karena kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.

Hal tersebut terjadi salah satunya karena lahan pertanian semakin habis yang disebabkan alih fungsi pembangunan properti, khususnya lahan sawah. Perubahan teknologi yang semakin canggih membuat orang pada zaman ini penuh dengan rasa ingin berinovasi dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini lahan sawah semakin menipis, karena semakin banyak bangunan properti seperti gedung, perumahan, pabrik kawasan industri dll, karena ada konvensi lahan. Konvensi lahan adalah berubahan fungsi lahan dari fungsi semula.

Dimana fungsi sawah sebagai tempat menanam tanaman beralih atau digantikan dengan sebuah bangunan properti untuk sebuah kepentingan bisnis. Sehingga populasi udara kian hari semakin parah khususnya di daerah perkotaan. Belum lagi ditambah dengan resiko bencana alam seperti erosi, banjir, tanah longsor dll.

Dengan banyaknya lahan pertanian yang habis untuk membangun properti, maka akan semakin banyak pula dampak negatif yang akan timbul pada kehidupan manusia kedepan.

Dari lahan yang beralih fungsi menjadi bangunan properti, salah satunya akan menimbulkan banjir. Karena dengan banyak nya perumahan, bangunan, dan pabrik kawasan industri, maka akan menggangu serapan air karena tanah tidak mampu menampungnya lagi. Hal tersebut karena banyaknya cor beton yang jelas tidak bisa menyerap air.

Selain banjir, alih fungsi lahan juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pabrik, karena pabrik membuang limbah sembarangan dan hal itu akan mengakibatkan banyaknya tanah, air dan udara yang tercemar.

Alih fungsi lahan utamanya disekitar lereng-lereng pegunungan (hutan) juga turut berkontribusi pada krisis iklim global yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim seperti yang kita alami sekarang ini. Sehingga banyak bencana banjir dan longsor karena cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Hutan, selain berfungsi sebagai benteng ketahanan bencana, juga berfungsi sebagai benteng ketahanan ekologi, dan benteng ketahanan ekonomi.

Kurang lebih 10 tahun terakhir perubahan fungsi lahan berlangsung sangat massif. Banyak hutan di kawasan lereng pegunungan yang gundul akibat alih fungsi. Padahal, tanpa hutan, daya serap tanah terhadap air hujan akan semakin berkurang. Hal ini membuat aliran air permukaan semakin besar. Aliran yang besar menggerus tanah untuk ikut masuk ke sungai, menyebabkan sedimentasi. Sedimentasi bikin daya tampung sungai berkurang dan berkontribusi langsung pada banjir.

Di gunung Wilis misalnya, kelompok Pelestari Kawasan Wilis (Perkawis) yang 2 tahun terakhir ini gencar melakukan pelestarian kawasan hutan melaporkan datanya jika terdapat ribuan hektar lahan di kawasan gunung wilis berada dalam kondisi Kritis. Dampaknya, sejumlah sungai kini berubah menjadi jalan setapak, akibat sumber air yang telah mati. 

Kawasan wilis yang selama ini menjadi paru-paru bagi 6 Kabupaten Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kediri (Tunggal Rogo Mandiri), juga telah kehilangan fungsinya sebagai penyerap karbon dan menyuplai oksigen. Dampaknya bisa kita rasakan, cuaca di kabupaten diatas tidak lagi sejuk seperti beberapa tahun silam.

Jika mengacu pada data kajian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), di Jawa Timur pada tahun 2019, lahan pertanian di Jawa Timur seluas 9.597 hektare telah beralih fungsi menjadi area pergudangan, kawasan industri atau pabrik untuk bisnis properti.

Data itu dirujuk dari kajian ITS yang membandingkan antara SK ART/BPN dengan luasan lahan sawah faktual. Dimana berdasarkan hasil kajian tesebut, data baku sawah SK. ART/BPN di 2018, lahan pertanian sebanyak 1.287.676.42 hektare. (2020 belum ada kajian).

Hal terebut terjadi karena ada sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten/kota tentang Lahan Pangan Produktif Berkelanjutan (LP2B). Sehinnga akibatnya lahan pertanian menyusut karena alih fungsi.

Sementara, berdasarkan Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan Jatim, data luas baku sawah di Jatim sesuai SK BPN, pada 2013 tercatat luasnya mencapai 1.084.278 ha, lalu pada 2018 sempat berkembang menjadi 1.287.356 ha, dan pada 2019 kembali menyusut menjadi 1.214.909 ha.

Jika hal itu terus terbiarkan, maka akan terjadi ancaman. Selain dampak bencana alam, ancaman juga akan terjadi pada pekerjaan para pertani. Sebab dengan semakin menipisnya lahan pertanian, otomotif para petani juga akan kehilangan berkerjaannya. Kalaupun mereka ingin berkerja di pabrik tidak mungkin, karena mereka tidak ada keahlian berkerja sebagai buruh pabrik. Sehingga dampak yang timbul adalah masalah sosial dan ekonomi yang kemudian akan merembet dan berdampak pada masyarakat yang sebelumnya berkerjaan sebagai petani.

Selain itu, alih fungsi lahan juga akan mengurangi bahan kebutuhan pokok pada masyarakat. Jangankan ekspor, untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri pun masyarakat mungkin akan kalang kabut. Bahkan dewasa ini untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pemerintahan membuat kebijakan impor bahan pokok dari luar negeri.

Kesimpulannya adalah, dengan banyaknya sawah atau lahan pertanian yang dialih fungsikan sebagai bangunan properti, maka semakin menipis pula lahan yang tersedia untuk di tanam tanaman. Sehingga akan berdampak pada hasil panen nasional yang imbasnya pada ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat terganggu hingga ancaman terjadinya bencana alam yang kian meluas. (Ka/gw)

BERITA TERKAIT