Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About as
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube

Tuesday, October 20, 2020

Perselisihan Warga dengan Perkebunan Kopi Kandangan Belum Selesai, HGU Habis, Komisi B Desak Aktivitas Dihentikan

Audensi perselisihan warga dengan perkebunan Kopi Kandangan.
Gemawilis - Proses penyelesaian terkait kasus perselisihan pembukaan lahan secara liar di perkebunan Kopi Kandangan antar warga sekitar dengan manajemen Kebun Kopi Kandangan terus berlanjut.

Komisi B DPRD Kabupaten Madiun pada hari Senin (19/10/2020), kembali melakukan dialog dengan perwakilan PT Perkebunan Kopi Kandangan dan perwakilan warga desa Kare Kecamatan Kare di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Wonoasri, Madiun.

Dalam audensi itu, perwakilan warga Desa Kare tetap menuntut agar pembabatan secara liar di areal perkebunan Kopi Kandangan dihentikan dan 20% total area perkebunan dapat dikelola oleh masyarakat setempat.

Wahyu Hidayat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun pada kesempatan itu juga mendesak agar aktivitas di lahan yang dulu dikelola oleh PT. Perkebunan Kopi Kandangan itu untuk dihentikan. Menurutnya, hak guna usaha (HGU) di tanah tersebut telah habis masa berlakunya sejak tahun 2012.

"Hak guna usahanya telah habis, otomatis tidak boleh lagi ada kegiatan di lahan itu. Supaya polemik ini tidak melebar, kami minta segala kegiatan di lahan itu dihentikan sampai HGU yang baru keluar, "ujarnya.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut, DPRD dan pihak Pemkab perlu turun tangan karena lokasi kebun kopi Kandangan berada di antara 3 perbatasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Nganjuk.

Pihaknya berharap peselisihan antar kedua belah pihak di lahan seluas 2.534 hektare itu bisa segera diselesaikan. Ia menghimbau kedua belah pihak untuk saling menahan diri dan meminta kepada manajemen kebun kopi Kandangan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan sampai HGU diperbarui dan diterbitkan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Tim/gw)