Home Berita Peristiwa Nasional Kriminal Laka Pendidikan Pertanian Kabar warga Wisata Sitemaps Privacy policy About as
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube

Friday, April 17, 2020

Dana Desa Bisa Digunakan untuk BLT Masyarakat Desa, dan Ini Payung Hukum dan Mekanismenya

Gemawilis - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerbitkan payung hukum penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Setiap keluarga mendapat Rp 600.000.

Sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp22,4 Triliun akan digunakan untuk BLT. Kebijakan BLT akan langsung diproses dan dicairkan bulan ini.

Abdul Halim Iskandar mengatakan, kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Dalam konferensi pers secara virtual, ia mengatakan BLT Dana Desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19.

“Yang berhak menerima BLT Dana Desa pertama, masyarakat miskin, kedua, yang belum terdaftar misalnya terjadi margin error sehingga belum terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum dapat PKH, belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahkan yang belum dapat kartu prakerja, "ujarnya.

Sedangkan besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp 800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25 persen dari total dana desa yang diperoleh pada tahun 2020.

Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp 800 Juta – Rp1,2 Miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30 persen. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 Miliar, maka maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35 persen.

Untuk pendataan calon penerima BLT Dana Desa, akan dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19 yang sebelumnya telah dibentuk oleh desa. Wakil ketua adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sejumlah anggota dari perangkat desa, anggota BPD dan lain-lain, serta melibatkan berbagai mitra yakni Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. (gw)

Payung Hukum Dana Desa (DD) Untuk BLT:

BERITA TERKAIT